Oleh: Dr. Dinar Dewi Kania[1]

RUU Ketahanan Keluarga (RUU KK) yang masuk prolegnas pada tahun 2020 ini,  menuai kontroversi. Padahal RUU KK masih dalam tahap awal sehingga wajar apabila masih terdapat beberapa kekurangan. Pembahasan RUU KK tentunya masih terbuka  bagi berbagai masukan konstruktif.  Namun sangat disayangkan,  penolakan terhadap RUU KK  banyak terpengaruh oleh argumen kaum feminis. Feminisme memang  “alergi” terhadap  institusi keluarga, apalagi yang dibangun atas dasar nilai-nilai agama.  Tuduhan terkait domestifikasi perempuan, keluarga tradisional, simbol patriarki,  menjadi kata-kata favorit kelompok feminis ketika menyerang institusi keluarga. Kaum feminis melihat nilai-nilai keluarga “tradisional” dengan penuh kecurigaan. Pasalnya, dalam pandangan feminisme, nilai-nilai keluarga (family values) adalah sebuah upaya sistematis untuk melanggengkan kekuasaan laki-laki, dan melemahkan kedudukan perempuan dan anak-anak dan merupakan penyebab kekerasan dan eksploitasi seksual dalam keluarga.  Feminisme liberal, radikal, dan sosialis atau marxis menganggap keluarga sebagai wujud diskriminasi terhadap perempuan pada unit terkecil. (Aulasyahied, 2019, pp. 93–94).

Suburnya gerakan feminisme, tak bisa dilepaskan dari agenda sekularisasi nilai-nilai keluarga (family values) di seluruh dunia,  termasuk Indonesia. Sekularisasi menurut Al-Attas, adalah  proses yang terbuka dan berkelanjutan dimana nilai dan worldview secara terus menerus diperbaiki menurut perubahan evolusi sejarah. Sekularisasi membebaskan manusia dari agama dan pengaruh metafisik yang mengontrol logika dan bahasa mereka (Al-Attas, 1993, p. 16). Sekularisasi merupakan ancaman serius bagi peradaban manusia karena telah mendekonstruksi konsep keluarga yang berdimensi spiritual. Selama ribuan tahun, konsep keluarga dibangun berdasarkan ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, dimana melalui pernikahan tersebut, hubungan seksual mendapatkan legalisasi dari masyarakat, agama ataupun Negara. Konsep tersebut telah dipraktikkan secara universal. Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan oleh Shulgina dan Fang untuk melacak konsep keluarga secara linguistik dalam bahasa Cina dan Rusia, ditemukan bahwa terminologi keluarga dalam bahasa Cina terkait erat dengan Konfusionisme, sedangkan dalam Bahasa Rusia mengandung unsur-unsur agama Kristen (Shulgina & Fang, 2014, p. 152).

 Konsep Diverse Family ?

Proses sekularisasi dan permusuhan terhadap agama  secara masif telah mengubah konsep-konsep kunci terkait keluarga seperti konsep seksualitas dan jenis kelamin.  Sekularisasi juga menghasilkan konsep kesetaraan gender dan orientasi seksual  untuk melegitimasi jenis keluarga baru atau “diverse family”,  seperti keluarga homoseksual, keluarga tanpa ikatan pernikahan (cohabitation), dan lain-lain. Sekularisasi nilai-nilai  keluarga pada akhirnya menempatkan keluarga yang berdasarkan nilai-nilai agama dan moralitas, sebagai keluarga tradisional dan kolot. Sedangkan keluarga yang terlepas dari nilai moral dan agama disebut sebagai keluarga modern dan progresif.  Dampak sekularisasi nilai-nilai keluarga kemudian diikuti dengan sekularisasi hukum dan produk kebijakan publik.

Hukum keluarga saat ini menurut Voegeli telah mengalami individualisasi akibat proses sekularisasi. Di Negara Barat seperti Jerman, Undang-Undang keluarga semakin memberi ruang pada pengaturan pribadi/ individu menggantikan konsep keluarga tradisional yang berakar pada pernikahan (Voegeli, 2005, p. 27). Sedangkan di Indonesia sampai saat ini,  ikatan keluarga dan pernikahan masih  berdasarkan nilai-nilai agama.  Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan secara spesifik yang dimaksud dengan pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, memandang keluarga sebagai ikatan sakral dan berdimensi spiritual.

Keluarga, disebutkan beberapa kali dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR).  Artikel 16 menyebutkan bahwa keluarga adalah unit masyarakat yang bersifat natural dan fundamental yang berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara. Kalangan Pro-Family di Barat berpendapat bahwa artikel 16 tersebut secara jelas mengindikasikan bahwa keluarga hanya dapat dibangun berdasarkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Namun, konsep keluarga yang selama ini dipahami secara universal oleh masyarakat dunia yang asasnya adalah pernikahan antara laki-laki dengan perempuan, dan bersifat natural serta fundamental  telah digugat oleh kelompok feminis dan para aktivis LGBT.  Artikel 16 UDHR tersebut menurut mereka tidak dimaksudkan untuk membatasi pada pernikahan heteroseksual. Jagger dan Wright berpendapat bahwa  keluarga tidak bersifat universal dan tidak stabil, serta bukan suatu entitas yang esensial (fundamental). Pengelompokan yang dinamakan “keluarga” hanyalah sebuah konstruk sosial dan tidak bersifat natural atau diturunkan secara biologis. Keluarga dan hubungan keluarga (family relations) bersifat fleksibel, cair dan kontingen (Jagger & Wright, 2004, p. 3).  Negara-negara Barat akhirnya satu per satu melegalisasi pernikahan sejenis dan mengakui keberagaman bentuk keluarga,  seperti keluarga homoseksual dan keluarga tanpa pernikahan (kumpul kebo).

Membendung Sekularisasi Nilai

Sebenarnya, perlawanan terhadap globalisasi dan sekularisasi nilai-nilai keluarga telah datang dari kelompok Kristen di Barat. Setelah Konferensi PBB tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo pada tahun 1994, berbagai organisasi Kristen bersatu untuk memerangi “agenda liberal global” yang disebarluaskan oleh “feminis radikal,” “humanis sekuler,” “globalis,” dan “sosialis” di konferensi PBB. Para anggota Christian Right menganggap kaum feminis dan homoseksual telah memasuki aliansi yang fundamental dengan keberhasilan mereka memasukan terminologi gender ke dalam dokumen PBB. Usaha tersebut bertujuan untuk menggantikan terminologi jenis kelamin biologis dengan lima jenis gender yang dikonstruksikan secara sosial, yaitu perempuan, laki-laki, gay, lesbi, dan transgender. Gender telah menjadi kata sandi bagi hak-hak homoseksual. Kelompok feminis beserta homoseksual telah menjadi penyokong utama dari “budaya kematian” yang mendukung perceraian, pengendalian kelahiran, aborsi, homoseksualitas, dan eutanasia (Hodgson, 2014, p. 167).

Perjuangan menolak sekularisasi nilai-nilai keluarga juga dilakukan oleh umat Islam.  Salah satu organisasi Islam yang kritis terhadap agenda sekularisasi adalah International Committee for Women and Child yang menerbitkan buku berjudul “Pandangan Kritis Syariah terhadap CEDAW”.  Buku tersebut merupakan  hasil Forum Group Discussion (FGD) 17 orang tokoh dan ulama Islam dunia.  CEDAW memang merupakan salah satu instrumen internasional yang dijadikan acuan bagi proyek liberalisasi perempuan dan keluarga. Walaupun ada beberapa isu dalam CEDAW yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti hak pendidikan dan pekerjaan, namun permasalahan mendasar dari konvensi ini adalah; (1) Falsafah Barat berada di balik Konvensi dan pandangan umm mengenai manusia dan alam semesta yang termuat dalam konvensi; (2) konsep tunggal tentang kehidupan yang dimasukan, bahkan diwajibkan atas semua umat dan bangsa; (3) definisi dan istilah-istilah yang dipergunakan (ICWC, 2012, p. 21).

Keluarga Sekuler Vs Keluarga Islami

Namun, tidak  sedikit kalangan umat Islam yang justru terjebak oleh propaganda feminisme  dan ikut-ikutan mempromosikan agenda sekularisasi nilai-nilai keluarga. Padahal nilai-nilai keluarga dalam Islam tentunya berbeda dengan keluarga sekuler.  Bagi keluarga sekuler, nilai utama sebagai pengikat sebuah masyarakat adalah faktor ekonomi. Oleh karena itu,  keluarga dalam masyarakat sekuler telah terjebak pemahaman materialistik  dan menafikan  aspek spiritual yang bersumber dari agama. Keberhasilan laki-laki dan perempuan disetarakan menggunakan indikator-indikator yang bersifat materialistis. Peran-peran domestik yang tidak menghasilkan secara finansial dianggap sebagai peran marginal, kepemimpinan  keluarga pun jadi “rebutan” karena dianggap sebuah “privilege”.

Sejatinya, nilai-nilai keluarga Islam diikat oleh cita-cita ruhaniah, yaitu berlomba-lomba menggapai cinta dan rahmat Allah swt.  Syaikh Ramadhan al-Buthi menjelaskan bahwa Allah swt mengatur  laki-laki dan perempuan  secara bersama-sama pada satu jalan kewajiban yang mencakup keuniversalan dalam pembebanan syariat bagi hamba-Nya (2005, p. 18).   Kelompok yang menuduh bahwa dalil-dalil dalam teks al- Qur’an maupun Hadits itu bias gender, biasanya disebabkan karena pemahaman yang parsial atau tanpa perangkat keilmuan dan wawasan yang menyeluruh. Sebab jika dipahami secara holistik, maka  dalil yang tampak misoginis,  justru mengandung unsur-unsur keadilan dan pemuliaan terhadap kaum perempuan (Aulasyahied 2019, pp. 93–94). Oleh karena itu, setiap muslim berkewajiban  untuk mencegah sekularisasi nilai-nilai keluarga dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Jika tidak, sekularisasi nilai akan  menyebabkan berbagai permasalahan sosial di masyarakat dan mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang memusuhi institusi keluarga- terutama  keluarga yang berdasarkan nilai-nilai agama.

Dimuat dalam ISLAMIA, Jurnal Pemikiran Islam Republika hari Kamis, 19 Maret 2020

[1] Penulis adalah Direktur CGS & peneliti INSISTS

Oleh: Dr. Adian Husaini[1]

Akhir-akhir ini, muncul banyak berita yang menolak Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga (RUU KK). Ini contohnya: “RUU KK Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan yang Sistematis”. (www.republika.co.id, 26 Feb 2020); “Komnas Perempuan: RUU Ketahanan Keluarga Seret Perempuan ke Ranah Domestik”.  (www.liputan6.com, 22 Feb 2020). Ada lagi judul berita: “Wakil Ketua MPR Minta RUU Ketahanan Keluarga Dicabut dari Prolegnas”. (www.hukumonline.com, 4 Maret 2020).

Berita-berita itu mengindikasikan adanya kepanikan dalam menyikapi RUU KK. Senin (24/2/2020), sejumlah kelompok bernama “Aliansi GERAK Perempuan” melakukan aksi tolak RUU KK di DPR. Pengacara Publik LBH Jakarta Citra Referandum mengatakan, “RUU ini bermaksud mengembalikan perempuan ke dalam peran-peran domestik dengan beban tanggung jawab pengurusan rumah tangga ke tangan perempuan sebagai istri,” kata Citra.

Katanya lagi, RUU KK dianggap melanggengkan ketidakadilan gender. “RUU ini hendak menjiplak Orde Baru di mana negara mengisolasi perempuan di ruang domestik sebagaimana ideologi ibuisme, menempatkan perempuan sebagai pelayan suami, anak, keluarga, masyarakat, dan negara,” ujarnya.

Fobia keluarga?

Begitulah kepanikan beberapa orang tentang RUU KK.  Tentu, keberatan terhadap RUU KK perlu disikapi dengan adil dan bijaksana. Jika kritiknya baik, patut diterima. Jika tidak baik, perlu dijelaskan dengan bijak dan sabar.

Salah satu yang dipersoalkan adalah Pasal 25 ayat (3) RUU KK yang menyebutkan: “Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain: a. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; b. menjaga keutuhan keluarga; serta c. memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berbagai berita tentang respon terhadap RUU KK tersebut memunculkan rasa keheranan. Mengapa pasal 25 (3) RUU KK — yang begitu indah – ditolak begitu keras?  Bahkan, sampai ada yang menuduh RUU KK itu akan melanggengkan ketidakadilan gender.  Ada yang berteriak: “RUU ini hendak menjiplak Orde Baru di mana negara mengisolasi perempuan di ruang domestik sebagaimana ideologi ibuisme, menempatkan perempuan sebagai pelayan suami, anak, keluarga, masyarakat, dan negara.”

Protes semacam itu sangatlah aneh! Kepanikan itu mengindikasikan adanya penyakit “fobia-keluarga”!  Padahal, bagi bangsa Indonesia, adalah suatu hal yang wajar jika perempuan berperan sebagai ibu, mengatur keluarga dengan baik, memenuhi hak-hak suami dan anak-anaknya! Apa yang salah dengan pasal itu?

Begitu banyak perempuan berbangga diri dan bahagia menjalani perannya sebagai ibu rumah tangga, menjadi mitra yang harmonis bagi suaminya, dan pendidik bagi anak-anaknya.  Menjadi ibu rumah tangga bukan pekerjaan rendahan yang hina. Itu bukan bentuk isolasi perempuan. Mengecam posisi ibu – sampai dikatakan sebagai idelogi ibuisme – bukanlah ucapan dan tindakan yang baik. Apalagi dilakukan oleh perempuan!

Kebencian!

Mengapa muncul kepanikan yang begitu hebat terhadap RUU KK? Itu bisa dipahami dari akar paham Kesetaraan Gender! Dr. Ratna Megawangi, dalam bukunya, Membiarkan Berbeda? (Bandung: Mizan, 1999), menjelaskan, bahwa ide Kesetaraan Gender bersumber pada ideologi Marxis, yang menganggap perempuan sebagai kelas tertindas dan laki-laki sebagai kelas penindas.

Paradigma Marxisme melihat institusi keluarga sebagai “musuh” yang pertama-tama harus dihilangkan atau diperkecil perannya apabila masyarakat komunis ingin ditegakkan. Keluarga dianggap sebagai cikal-bakal segala ketimpangan sosial yang ada, terutama berawal dari hubungan yang timpang antara suami dan istri.

Perspektif Marxisme inilah yang melihat laki-laki dalam nuansa kecurigaan. Para penganut paham ini di kalangan muslim telah banyak melakukan upaya penafsiran ulang terhadap ayat-ayat al-Quran dan hadits Nabi yang dianggap tidak sejalan dengan ide Kesetaran Gender. Menurut para pendukung ide ini, banyak ajaran agama yang selama ini ditafsirkan berdasarkan kepentingan laki-laki, sehingga merugikan perempuan.

Pola pikir fobia-keluarga itu berakar dari paham sekulerisme, yang membuang dimensi Ilahiyah dan ukhrawiyah dalam memahami konsep hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Oleh kaum sekuler, pekerjaan ”melayani suami” dianggap sebagai pekerjaan hina dan satu bentuk penindasan laki-laki atas perempuan.

Padahal, dalam perspektif Islam, aktivitas istri melayani suaminya adalah ibadah. Begitu juga kasih sayang suami pada istrinya. Amal baik, dapat balasan di akhirat. Orang mukmin akan bahagia menjalankan ibadah. Ia yakin akan pahala dan ridha Allah SWT.

Tapi, jika orang  sudah salah pikir dan kebencian memuncak, maka rasionalitas memudar. Sebagai contoh, berangkat dari kebencian dan pemberontakan terhadap laki-laki, tahun 2004, Pusat Studi Wanita satu Universitas di Yogyakarta, menerbitkan buku berjudul Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sampul belakang buku itu mencantumkan ungkapan berikut: “Sudah menjadi keprihatinan bersama bahwa kedudukan kaum perempuan dalam sejarah peradaban dunia, secara umum, dan peradaban Islam secara khusus, telah dan sedang mengalami penindasan. Mereka tertindas oleh sebuah rezim laki-laki: sebuah rezim yang memproduksi pandangan dan praktik patriakhisme dunia hingga saat ini.”

Buku ini menggugat berbagai bentuk pembedaan laki-laki dan perempuan sebagaimana yang selama ini diatur oleh hukum Islam.       Peran ibu untuk menyusui dan mengasuh anak-anaknya ditolak keras: ”Seorang Ibu hanya wajib melakukan hal-hal yang sifatnya kodrati seperti mengandung dan melahirkan. Sedangkan hal-hal yang bersifat diluar qodrati  itu dapat dilakukan oleh seorang Bapak. Seperti mengasuh, menyusui (dapat diganti dengan botol), membimbing, merawat dan membesarkan, memberi makan dan minum dan menjaga keselamatan keluarga.” (hlm. 42-43).

Tentu, banyak orang berpikir, bayi manusia lebih baik disusui ibunya sendiri, daripada menyusu pada sapi atau pada botol!

Yang jelas, kasus RUU KK ini telah membuka arena perjuangan untuk meraih keridhaan Allah SWT dan mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil-alamin di bumi Nusantara.  Wallahu A’lam bish-shawab. (Depok, 7 Maret 2020).

Sumber: https://adianhusaini.id/detailpost/ruu-kk-mengapa-banyak-yang-panik

[1] Guru Pesantren Attaqwa Depok

Oleh: Ayu Arba Zaman [1]

Setelah pada periode lalu (2014-2019) DPR RI resmi memutuskan untuk tidak mengesahkan, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) masih harus tetap dibahas. Hal ini dikarenakan DPR RI periode baru (2019-2024) resmi telah menetapkan RUU P-KS menjadi Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2020. Pertanyaan-pertanyaan kemudian bermunculan, berkaitan dengan alasan mengapa DPR kembali menetapkan RUU tersebut menjadi Prolegnas setelah sebelumnya terjadi penolakan dan kritik dari masyarakat.

Materialisme dalam Relasi Kuasa/Relasi Gender

Naskah Akademik RUU P-KS menjelaskan bahwa teori hukum yang digunakan ialah feminist legal theory  yang merupakan kerangka kerja hukum yang berperspektif perempuan. Dari paradigma yang digunakan tersebut, selanjutnya, yang perlu diperhatikan di dalam RUU P-KS yaitu perumusan definisi yang merepresentasikan cara pandang atau paradigma individu atau kelompok dalam melihat realitas yang mengelilinginya—dalam hal ini kekerasan seksual yang beragam—sebagai sebuah fenomena yang perlu direspon. Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai;

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Dalam definsi disebutkan bahwa sebab-sebab tubuh, hasrat seksual dan fungsi reproduksi diperlakukan secara paksa atau di luar kehendak individu ialah relasi kuasa dan/atau relasi gender. Masuknya frasa relasi kuasa atau relasi gender tersebut berangkat dari hasil pemantauan Komnas Perempuan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Penggagas RUU membaca bahwa penyebab terjadinya kekerasan seksual, khususnya pada perempuan, bukan perkara nafsu dan seks belaka—yang dianggap sering mengkambinghitamkan korban dengan alasan situasi dan kondisi korban yang mengundang terjadinya kekerasan—melainkan adanya keinginan pelaku untuk mendominasi atau menguasai korban.

Perempuan yang terlibat dalam praktik pelacuran, mengalami incest akibat sempitnya kondisi rumah dipandang sebagai korban kekerasan negara yang berkuasa dan mendukung akumulasi kapital korporasi yang kemudian mengakibatkan terjadinya pemiskinan perempuan. Bentuk lain yang dinilai sebagai suatu bentuk penguasaan kelompok/individu terhadap perempuan yang kemudian diterjemahkan menjadi sebuah tindak kekerasan seksual ialah misalnya Kawin Cina Buta yang terjadi di Provinsi Aceh, Kawin Lily di Nusa Tenggara Timur. Semuanya itu terjadi—menurut definisi Kekerasan Seksual dalam RUU P-KS—karena adanya relasi kuasa/relasi gender.

Nalar demikian berangkat dari pemikiran materialisme Engels yang menyimpulkan bahwa dunia ini bekerja karena suatu konstruksi sistematis yang membentuknya. Ia bersifat relatif dan akan terus berubah. Sejak runtuhnya rezim  mother-right gens  yang memakmurkan perempuan melalui garis keturunan ibu dalam tradisi kawin Punaluan, rezim laki-laki kini berbalik menguasai karena sebuah evolusi dalam sistem perkawinan. Selanjutnya, kesimpulan Engels tersebut dianalisis Marx dengan menggunakan teori relasi internal Hegel yang kemudian membuat Marx melihat esensi dari suatu entitas selalu mengkondisikan dengan relasi-relasinya. Di dalam relasi-relasi tersebut akan terbentuk pola berdasarkan kepemilikan satu kepada yang lainnya. Maka akan selalu ada subjek yang memiliki objek serta pembagian kerja di antara keduanya.

Dalam konteks RUU P-KS, esensi perempuan dikondisikan relasinya dengan laki-laki sebagai entitas yang memiliki interaksi dengannya dalam tatanan sosial. Melihat latar belakang yang diceritakan Engels dan analisis Marx, berbaliknya kekuasaan perempuan kepada laki-laki yang mana kontruksi sistem budaya berdiri sebagai terdakwa di antara keduanya, meneguhkan berbagai opini selanjutnya kepada pemikir dan gerakan-gerakan yang kemudian lahir, yakni penempatan perempuan dan laki-laki sebagai oposisi biner; subjek-objek, ordinasi-sub ordinasi, pemimpin-hamba, superior-inferior, aktif-pasif, publik-privat. Demikian konsekuensi yang dihasilkan jika pisau materialisme Marx digunakan dalam melihat fenomena yang di dalamnya terdapat perbedaan, ia akan dinilai sebagai ketimpangan dan ketidaksetaraan.

Ancaman Institusi Pernikahan dan Keluarga

Ide di atas kemudian terafirmasi di dalam RUU P-KS dengan masuknya frasa relasi kuasa dan relasi gender di mana di dalamnya sudah tentu menyinggung tentang peran laki-laki dan perempuan berkenaan dengan hubungan keduanya, serta sebuah konsekuensi diperluasnya makna perkosaan di dalam RUU. Hal ini akan membentuk tatanan baru dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, pernikahan—di mana ia merupakan manifestasi bentuk relasi laki-laki dan perempuan yang sah secara hukum agama dan hukum negara, secara implikatif ikut terseret dan dimaknai sebagai institusi yang dianggap menjadi sumber kekerasan. Konsep pernikahan yang telah mapan akan dibongkar. Hal demikian telah kita kenali dengan munculnya istilah marital rape atau perkosaan dalam pernikahan.

Konsep rape yang utamanya didefinisikan sebagai kejahatan karena bertentangan dengan kehendak individu, ditarik ke dalam suatu institusi yang memiliki konsep tersendiri yang telah mapan, yakni pernikahan. Maka dalam hal ini, ada atau tidaknya hak seseorang untuk melakukan seks dengan suami/istrinya, hanya berporos pada kehendak individu suami/istri tersebut terlepas dari status pernikahannya.

Dalam Islam, pernikahan memiliki konsep tentang hak dan kewajiban berkenaan dengan hubungan seks suami dan istri, di mana keduanya itu saling berkelindan. Hak diri dibatasi kewajiban diri atas pasangan, kewajiban diri dipenuhi untuk hak pasangan. Suami/istri memiliki hak atas seks karena pernikahan menghalalkan keduanya. Namun demikian, hak itu dibatasi dengan kewajiban yang juga harus dipenuhi, yakni suami atau istri diharamkan meminta haknya dengan cara yang tidak makruf seperti melakukan hubungan seks dengan memukul (masokisme), bukan pada tempatnya (oral, sodomi), dan pada saat istri nifas atau haid. Dalam konsep ini, kehendak individu tidak semata-mata dijadikan poros. Kewajiban suami melayani karena ada hak istri di dalamnya, begitupun sebaliknya. Oleh karenanya, umpamanya terjadi keengganan yang tidak syar’i dari salah satunya untuk memenuhi kewajibannya, hal itu tidak menghilangkan hak atas seks dari salah satunya. Dalam pembacaan RUU P-KS—di mana karakteristik RUU ini bersifat kuratif, konsep pernikahan yang bersifat preventif di atas kecil kemungkinan memperoleh tempat untuk dipertimbangkan, oleh karenanya muncullah istilah marital rape tersebut, hal ini karena fenomena yang terjadi dibaca secara materialistis ala Marx; relasi kuasalah yang menciptakan kejahatan.

Padahal hakikatnya, kejahatan terjadi karena dua faktor, yaitu dari internal manusia; nafsu, dan eksternal; godaan iblis. Oleh karenanya ia bisa terjadi kepada manusia manapun, tidak mengenal jenis kelamin, peran, ataupun kekuasaan yang diempunya. Mereka yang tidak dapat mengendalikan nafsunya akan melakukan perbuatan dzalim (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya), tindak pemerkosaan adalah salah satu di antaranya. Dan keberadaannya tidak bisa dipungkiri. Perlindungan yang diperlukanpun tidak hanya bersifat kuratif melainkan preventif.

Ketahanan Keluarga dalam Islam

Ibnu Katsir mengutip sebuah hadits shahih dari Jabir dalam Kitab Shahih Muslim, dikatakan bahwa ketika seorang laki-laki mengambil perempuan dari orang tuanya untuk dinikahi, berarti dia telah melakukan perjanjian atas nama Allah sebagaimana Dia telah menghalalkannya dengan kalimat Allah.

Berkenaan hak dan kewajiban suami dan istri seperti yang telah dibahas di atas, hal tersebut tidak beralasan hanya semata berbalas materi dari apa yang telah diberikan antara keduanya, melainkan ada sebuah pembingkaian agung, yakni mitsaqan ghalizan. Oleh karenanya, segala bentuk pemberian hak terhadap pasangan, dan pelaksanaan kewajiban untuk pasangan adalah untuk sesuatu yang besar, berlepas dari segala bentuk penghambaan kepada materi; beribadah kepada Rabb.

Materialisme Marx yang juga telah kita bahas, tidak akan mampu mencapai aspek metafisis itu karena mengukur relasi manusia dengan manusia lainnya hanya terbatas pada apa yang zahir di antara keduanya, yang kemudian menciptakan kompetisi yang juga materialistis, duniawi dan bersifat sementara di antara keduanya. Sedangkan Allah menilai peran laki-laki dan perempuan di dalam hubungan antara keduanya berdasarkan bagaimana keduanya berlomba dalam kebaikan dan bertakwa. Oleh karenanya, dalam konteks pernikahan dan kaitannya dengan membangun keluarga, takwa dengan memahami hak dan kewajiban serta peran antara suami maupun istri adalah wajib hukumnya. Sebab terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah terkomposisi oleh relasi yang baik, kerjasama bukan semata sama-sama kerja. Inilah konsep yang mengenalkan pernikahan dan keluarga tidak hanya sebatas canda dan tangis karena salah satu darinya menyakiti, bukan pula yang hanya mengenalkan kemesraan dan cekcok karena satu di antaranya tidak memperoleh akses publik. Sebuah konsep yang tiada bisa dicari dalam tesis-tesis Marx yang fenomenal itu; Barakah. Wallahu a’lam bisshawab.*

Daftar Pustaka

1. Naskah Akademik RUU P-KS
2. Andrew Halpin. 2004. Definition in the Criminal Law. USA and Canada: Hart Publishing
3. Draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
4. Magdaleneid, Mitos dan Fakta Pemerkosaan.
5. Stevi Jackson. 2009. Teori-Teori Feminis Kontemporer. Yogyakarta: Jalasutra
6. Rosemarie Putnam Tong. 2008. Feminist Thought. Yogyakarta & Bandung: Jalasutra
7. Ratna Batara Munti. 2005. Demokrasi Keintiman: Seksualitas Di Era Global. Yogyakarta: LKiS
8. Michael Foucault. Disiplin Tubuh
9. Michael Foucault. 2000. Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
10. Mark Vernon. Post-Skriptum “Aku Bukanlah Aku”: Foucault, Asketisisme Kristen, dan “Jalan Keluar” dari Seksualitas dalam Agama, Seksualitas, Kebudayaan: Esai, Kuliah, dan Wacana Terpilih Foucault. 1999. Yogyakarta: Jalasutra
11. Thisisgender. Marital Rape.
12. Kania, dkk. Delusi Kesetaraan Gender. Jakarta: Yayasan AILA Indonesia
13. Megawangi. Membiarkan Berbeda. Bandung: Penerbit Mizan
14. Muslih. Bangunan Wacana Gender. Ponorogo: CIOS Gontor
15. Salim A. Fillah. Jalan Cinta Para Pejuang. Yogyakarta: Pro U-Media

Sumber: https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2020/02/10/177774/masih-seputar-ruu-p-ks-dan-ancaman-keluarga.html

[1] Peneliti Centre for Gender Studies, Divisi Kajian dan Hukum AILA Indonesia, Alumni Pendidikan UIN Sunan Gunung Djati dan Program Kaderisasi Ulama (PKU) UNIDA Gontor.

Oleh: Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H, M.H.[1]
Email: mr.hilipito@gmail.com

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU P-KS telah mengalami pro-kontra yang cukup panjang. Misalnya terkait judul, banyak kalangan mengusulkan mengganti terma “kekerasan seksual” menjadi “kejahatan seksual”. Pro-kontra ini disebabkan oleh kegagalan para pengusung RUU P-KS dalam menyajikan sebuah RUU bernafas Pancasila dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. RUU P-KS juga dianggap kurang selaras bahkan tumpang tindih dengan KUHP. Belum lagi definisi kekerasan seksual dalam RUU P-KS yang multi-tafsir dan bermasalah. Betapa tidak, dari definisi tersebut bukan hanya problem normatif yang menyeruak, tapi ada problem ideologis sehingga tidak heran muncul berbagai penolakan di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan teks yang begitu panjang, pemahaman definisi kekerasan seksual justru menjadi lebih sulit dipahami. Kekerasan seksual adalah “setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.”(Pasal 1 angka 1 RUU P-KS).

Problem Normatif-Ideologis

Sejumlah problem normatif mulai terbaca di bagian awal definisi. Sebab, ditemukan kata-kata yang ambigu, berkenaan dengan unsur-unsur tindakan kekerasan seksual. Buktinya, kata “merendahkan”, “menghina”. Dua kata yang sebenarnya memiliki arti yang sama. Menghina bisa dimaknai merendahkan, begitu pun sebaliknya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007). Entah apa maksud disandingkannya dua kata tersebut secara bersamaan. Penggunaannya malah terkesan mubazir dan menimbulkan miskonsepsi.  Hal yang justru tidak sejalan dengan asas kejelasan rumusan sebagaimana yang dimandatkan Pasal 5 huruf f UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan menggunakan rumusan tersebut, perbuatan merendahkan, menghina terhadap tubuh, hasrat seksual, fungsi reproduksi seolah bisa diartikan sesuka hati, tanpa ukuran-ukuran yang jelas.

Belum lagi dengan norma yang tumpang tindih. Indikasinya ada pada frasa “perbuatan lainnya” yang jika dicermati sebenarnya bertabrakan dengan Pasal 11 tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual. Intinya, penggunaan frasa tersebut dapat menyebabkan pemaknaan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 11 menjadi luas, tanpa batas. Sebab, tidak ada interpretasi yang jelas mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan lainnya, sehingga sifatnya menjadi sangat subjektif. Apapun bisa digolongkan sebagai tindakan kekerasan seksual. Celakanya, dalam Pasal 11, perilaku-perilaku seksual yang dilarang dan diancam dengan pidana banyak mengandung subtansi yang kabur. Misal, aborsi secara paksa yang jika dimaknai sebaliknya bisa dianggap legal. Padahal, aborsi dalam keadaan terpaksa maupun tidak yang bukan didasari pertimbangan medis merupakan kejahatan sebagaimana yang diatur UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Rumusan demikian tentu akan menyebabkan kekacauan norma, bukan hanya terhadap pasal itu sendiri namun terhadap pasal lain dalam undang-undang yang sama ataupun ketentuan lain dalam undang-undang yang berbeda. Dampaknya pun akan dirasakan pada tataran implementasi, dalam proses penegakan hukum. Sebagai aturan yang akan diberlakukan secara khusus atau lex specialis, semestinya definisi RUU P-KS harus jelas dan tegas, memenuhi asas lex scripta, lex certa, dan lex stricta.

Persoalan selanjutnya semakin fatal. Karena disinilah akar masalah ideologis muncul dalam RUU ini. Pemicunya adalah frasa “hasrat seksual”. Kata-kata yang seolah menjadi sumber legitimasi atas segala macam penyimpangan perilaku seksual seperti perzinahan, pelacuran, termasuk disorientasi hasrat seksual LGBT. Bukan asumsi apalagi mimpi. Terkait poin terakhir misalnya, saat ini hegemoni LGBT untuk diakui orientasi seksualnya melalui hukum dan kebijakan suatu negara semakin menguat, bahkan menjadi tren yang mendunia, yang berlindung di balik isu hak asasi manusia.

India menjadi contoh negara kesekian yang baru-baru ini melalui putusan Mahkamah Agung pada akhirnya melegalkan LGBT, meski sebelumnya hubungan sesama jenis dinyatakan sebagai perbuatan ilegal bahkan diancam pidana sebagaimana yang dinyatakan Pasal 377  Undang-undang Hukum Pidana India.“Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.”

Demikian pula Amerika Serikat yang telah lebih dulu mengesahkan perkawinan homoseksual berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Padahal mulanya, perkawinan sejenis dilarang. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah perkawinan yang diakui negara menurut Defense of Marriage Act. “The word ‘marriage’ means only a legal union between one man and one woman as husband and wife, and the word ‘spouse’ refers only to a person of the opposite sex who is a husband or a wife.”

India dan Amerika memang dikenal sebagai negara sekuler. Tetapi, itu tidak menjadi alasan bagi mereka untuk tidak mengatur LGBT dengan aturan hukumnya, walaupun ketentuan yang melarang praktik homoseksual akhirnya runtuh atas nama hak asasi manusia. Tentu, ini alarm bagi Indonesia yang hukum positifnya tidak secara tegas, melarang atau membolehkan perilaku LGBT. Sekalipun pernikahan sejenis belum dimungkinan terjadi dengan adanya UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi nilai ajaran agama, adat, tradisi dan nilai-nilai lainnya sebagai living law mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, namun celah hukum masih saja terbuka.

Bisa jadi, frasa hasrat seksual yang abu-abu menjadi kans bagi LGBT agar hak dan kebebasan pribadinya diakui, kendati tidak ditemukan satu kata yang mengabsahkannya. Karena, jika dicermati, kata-kata tersebut justru memberi ruang interprerasi, yang dapat dimaknai dan tidak terbatas pada hasrat heteroseksual saja, tetapi termasuk hasrat homoseksual. Apalagi, dalam RUU ini perilaku homoseksual tidak dinyatakan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual.

Sebuah anomali yang nyata. Entah sengaja atau tidak, nampaknya hal itu bertalian erat dengan konsep kekerasan seksual yang dalam definisi RUU ini hanya mensyaratkan unsur “pemaksaan”. Jadi, bukan merupakan kekerasan seksual jika dilakukan secara sukarela. Padahal, umumnya, hubungan sesama jenis dilandasi atas dasar suka sama suka, tentu selain perzinahan ataupun abrosi ilegal karena kehendak pribadi. Sekilas sebagai perbandingan, dalam Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia khususnya Pasal 377A, Pasal 377B dan Pasal 377C, selain unsur paksaan, sukarela atau persetujuan juga diadopsi sebagai unsur utama dalam tindak pidana persetubuhan, aturan yang juga berlaku bagi pelaku hubungan sesama jenis. Sebaliknya, di Indonesia, persoalan semakin pelik ketika perilaku tersebut digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau victimless crime. Alasannya, karena dilakukan atas kemauan sendiri, yang tidak menimbulkan korban atau kerugian bagi orang lain sehingga sulit untuk dipidanakan.

Pandangan demikian jelas sangat keliru. Secara ideologis-filosofis tertolak dengan Pancasila yang mengedepankan nilai-nilai agama sebagaimana mandat sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Lagipula, dalam pandangan agama-agama yang diakui di Indonesia, setiap perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, melawan nilai-nilai kemanusiaan dan menyalahi fitrah manusia bukan saja dilarang namun dilaknat. Dalam Islam, homoseksual dan sejenisnya digolongkan sebagai perbuatan yang melampaui batas atau fahisyah. Perbuatan yang termasuk dosa besar dan sanksinya sangat berat. Karena, tidak hanya merugikan orang lain maupun masyarakat, tetapi justru merusak dan mencelakakan pelakunya.

Tidak sedikit fakta yang mengungkap, perilaku LGBT yang berujung pada gangguan kesehatan fisik berupa penyakit HIV/AIDS, penyakit kelamin lainnya, maupun kesehatan jiwa. Begitupula yang dialami oleh pelaku penyimpangan seksual lainnya. Inilah bentuk kezaliman dan kejahatan manusia terhadap dirinya sebagai individu. Karena itu, seseorang tidak boleh dengan dalih apapun merugikan dirinya sendiri. Inilah prinsip yang ditanamkan Islam sebagaimana yang ditegaskan Al-Quran, “dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri.” (QS. Al-Baqarah: 195).  Keberadaan nilai-nilai seperti ini tentu diharapkan dapat mewarnai ketentuan dalam RUU P-KS.

Klimaks permasalalahan ideologis RUU P-KS kian diperkeruh dengan munculnya gagasan “relasi kuasa atau relasi gender”, tanpa pemaknaan yang jelas, sehingga kata-kata tersebut dapat dimaknai perempuanlah yang senantiasa menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual, sementara laki-laki menjadi pelaku. Dikatakan demikian, karena berangkat dari pandangan relasi gender itu sendiri yang selama ini berkembang, bahwa dalam hubungan hirarkis antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung dirugikan adalah perempuan. (Reeves, Hazel & Sally Baden, 2000). Tentu, tak terkecuali dalam masalah kekerasan seksual.

Logika yang sangat naif. Karena jika mau jujur, tanpa bermaksud mengabaikan fakta bahwa kekerasan seksual yang dialami perempuan menunjukan intesitas yang meningkat, dalam perspektif tindak pidana, kekerasan atau kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun tanpa harus distigmakan terhadap jenis kelamin tertentu. Lagipula, jika menggunakan pendekatan tersebut seakan mengabaikan fenomena kejahatan perkosaan terhadap laki-laki atau male rape. Perkosaan yang pelaku dan korbannya bukan hanya laki-laki melainkan pelakunya adalah wanita dan korbannya laki-laki.

Di Amerika Serikat, kasus Cierra Ross telah memicu kesadaran masyarakat bahwa perempuan pun bisa bertindak sebagai pelaku kejahatan seksual. Ia didakwa dalam tindak pidana perkosaan dan perampokan bersenjata terhadap korbannya­­ yang notabene adalah seorang laki-laki. (https://chicago.cbslocal.com, 2013). Tentu hal ini belum termasuk kejahatan seksual yang melibatkan pelaku sesama jenis yang berkelamin perempuan.

Jadi, sangat tidak tepat jika relasi kuasa atau relasi gender dinyatakan sebagai satu-satunya penyebab kekerasan seksual. Kalaupun ada maksud baik, harusnya faktor lain pun dapat dipertimbangkan dalam definisi RUU ini. Namun bila sebaliknya, kokoh dengan konsepsi tersebut, maka jelas ini adalah paradigma feminis. Dalam tradisi perjuangan feminis, khususnya teori hukum feminis atau feminist legal theory, gender adalah harga mati yang harus dijadikan standar semata wayang dalam pembentukan hukum dan kebijakan.

Mereka lazimnya akan bersikap apriori dan konfrontatif terhadap tatanan atau struktur tertentu yang identik dengan sistem patriarki, apalagi, jika tatanan itu dijadikan dasar acuan dalam peraturan perundang-undangan. Karena, dalam alam pikir feminis, sistem patriarki yang dijustifikasi oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan agama justru melanggengkan kekuasaan laki-laki atas perempuan. Secara ekstrim mereka bahkan meyakini hukum negara yang bersumber dari hukum-hukum agama terutama Islam adalah pangkal masalah kekerasan seksual perempuan, dengan aturannya seperti kewajiban busana ataupun poligami.

Penutup

Meskipun ada wacana “definisi kekerasan seksual” ini  akan dihilangkan dari draft RUU P-KS, namun sayangnya unsur-unsur pidana maupun bentuk-bentuk kekerasan seksual yang muncul di Pasal 11 tidak mengalami perubahan dan tetap dibiarkan sesuai tafsiran definisi kekerasan seksual yang bermasalah itu. Perlu diingat, kedudukan sebuah definisi sangat vital, bisa diibaratkan jantung bagi undang-undang. Jika sejak awal perumusannya keliru, subtansi undang-undang pun bisa keliru. Hal ini pernah terjadi ketika seluruh materi UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi karena definisinya berjiwa korporasi, menghantam prinsip ekonomi kerakyatan yang dianut UUD 1945. Oleh karena itu, jika usulan berbagai pihak terkait definisi ini tidak diakomodasi oleh pihak pengusung RUU P-KS, maka tentunya tidak sulit memahami kemana arah RUU P-KS hendak dibawa.

Artikel ini dimuat di Majalah Konstitusi No.151 Edisi September 2019

(link https://mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_161_1.%20Edisi%20September%202019%20.pdf)

[1] Peneliti The Center for Gender Studies (CGS), Anggota Bidang Kajian dan Hukum Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia

Oleh: Henri Shalahuddin

ADA dua tulisan yang menarik untuk disimak, pertama: “Penghapusan Kekerasan Seksual: Sebuah Kritik” oleh Direktur CGS dan Ketua Bidang Kajian AILA Indonesia; dan yang kedua: “Miskonsepsi (Kesesatan Membaca) tentang Feminisme dan Kekerasan Seksual” oleh komisioner di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan,Komnas Perempuan dan mantan Direktur Eksekutif YJP.

Tulisan kedua secara khusus ditujukan untuk menanggapi tulisan pertama. Menariknya adalah kedua tulisan ini dibuat oleh dua penulis yang sama-sama perempuan. Bedanya, tulisan pertama bertujuan mengajak pembaca berpikir kritis dan mewaspadai maksud terselubung dibalik kampanye penghapusan kekerasan seksual (P-KS). Sementara tulisan kedua menguatkan kampanye P-KS dan menafikan adanya muatan ideologi terselubung.

Tulisan kedua yang dibuat komisioner dari Komnas Perempuan, dimulai dengan mengekspos kasus-kasus dan pengalaman ketertindasan perempuan. Dengan cara ini barangkali pembaca akan terbawa emosinya dan menaruh empati. Strategi seperti ini biasa dilakukan feminis yang meyakini jargon: “Personal is Political“. Aksi memompa kemarahan kolektif ini dalam sejarah feminisme, sangat jamak dilakukan elit feminis dengan menyuarakan terus menerus pengalaman ketertindasan perempuan. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa “women are more oppressed“, dan dengan demikian pintu masuk perempuan menuju jalan “kebebasan” kian terbuka lebar.

Gaya-gaya personalisasi dunia perempuan dengan keberagaman permasalahannya sebenarnya sangat beresiko. Sebab membuat kaedah umum dan kebijakan publik berdasarkan kasus parsial bukan saja tidak ilmiah, tapi juga berpotensi mengesampingkan persoalan-persoalan yang terjadi pada perempuan yang berbeda.

Kasta dalam Gerakan Perempuan

“Miskonsepsi Feminisme dan Kekerasan Seksual” adalah fakta “kemarahan” feminis terhadap perempuan yang berbeda, sehingga seolah-olah berhak diperlakukan dalam kasta yang berbeda.Hal ini mengingatkan bagaimana dulunya feminis liberal menyebut perempuan-perempuan non bule dan dunia ketiga dengan stigma rasis, “women of color”.Kelompok wanita kulit hitam di Amerika Serikat yang tergabung dalam “Black Woman Organized for Action” (BWOA), dan “National Black Feminist Organization” (NBFO) bersama perempuan dunia ketiga mengenalkan diri mereka sebagai “the other Others” dan “inappropriated others”. Mereka mengkritik feminisme Barat yang secara naif berbicara mengatasnamakan perempuan dunia ketiga sebagaimana dinyatakan Gayatri Spivak dalam bukunya, In Other World: Essays in Cultural Politic.

Feminisme yang awalnya didirikan melalui gerakan perempuan tertindas, justru menindas dan membeda-bedakan sesama kaum perempuan (rasisme). Marlene LeGates dalam In Their Time, A History of Feminism in Western Society, menyatakan bahwa di antara kesalahan utama feminis adalah menganggap semua perempuan mempunyai karakter, kepentingan dan kepribadian yang sama. Feminis sering melupakan keberagaman yang ada pada setiap perempuan yang berlainan suku, agama, kelas sosial dan bahkan orientasi seksual mereka. Masalah inkonsistensi dan rasisme kerap menjangkiti elit feminis.

Sebagai contoh, ketika Nelly Roussel menyuarakan pendapatnya tentang kesetaraan derajat di antara wanita pada awal abad 20, hampir semua perempuan dari kelas atas dan menengah memiliki budak perempuan. Bahkan secara rasis, Anne Kenney dan rekan-rekan feminisnya di Inggris menganggap superioritas mereka lebih tinggi dibanding perempuan Asia yang mereka pandang sebagai perempuan lemah.

Padahal Anne Kenney dikenal dengan seruannya tentang persamaan perempuan yang tidak memandang latar belakang negara, politik dan kelas. Beberapa feminis yang berlatar belakang seperti Roussel dan Kenney yang merupakan golongan wanita kelas atas, dikenal sebagai penindas wanita.

Frances Ellen Watkins Harper, seorang pembaharu Afrika-Amerika,mengingatkan dari pengalamannya bahwa menjadi orang kulit hitam berarti setiap orang kulit putih,termasuk setiap wanita kelas pekerja, boleh mendiskriminasikan Anda. Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Inggris, gerakan feminis mengembangkan keanggotaan yang relatif heterogen. Meskipun demikian, perempuan yang sadar terhadap pembagian kelas, biasanya tetap memilih untuk tidak mengidentifikasikan diri mereka sebagai feminis. Walaupun pada saat yang sama, mereka juga sama-sama berjuang melawan penindasan gender. Perempuan- perempuan ini menganggap diri mereka sebagai sosialis, dan feminis sering diidentifikasi sebagai musuh utama mereka, karena mereka melihat feminisme mengecilkan perjuangan kelas pekerja melawan kapitalis.

Perlakuan beda kasta dan merendahkan seperti yang diperagakan feminis bule terhadap women of color, juga menimpa peneliti AILA gara-gara mengkritik gagasan feminisme tentang kekerasan berbasis gender. Simak ungkapan yang bernada sarkastik berikut ini:

“… Misal, pantat Anda diremas-remas di dalam KRL, meskipun Anda berpakaian lengkap dan tertutup. Orang yang meremas tubuh Anda melakukan hal tersebut karena merasa tubuh Anda adalah obyek yang pantas untuk diperlakukan demikian. Bahwa tubuh Anda boleh-boleh saja dipegang-pegang. Apakah Anda tidak akan marah diperlakukan demikian?..”

Saya hampir tidak percaya jika ungkapan seperti itu ditulis oleh ibu komisioner di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk perempuan yang berbeda pandangan. Padahal dalam tulisannya itu, dia meminta kepada aparat hukum untuk tidak melemparkan pertanyaan-pertanyaan cabul pada korban.

Namun kenapa ungkapan sarkastik-cabul itu dilontarkan kepada peneliti AILA yang juga perempuan? Di sinilah syarat dan ketentuan kasta berlaku. Belum lagi tuduhan kepada peneliti AILA sebagai pihak yang tidak berpikiran terbuka, tidak berpengetahuan luas, tidak pernah melakukan kebaikan apapun untuk kaum perempuan, dan beragam ungkapan merendahkan lainnya.

Namun satu-satunya penggalan pernyataan dari ibu komisioner Komnas Perempuan yang agak ilmiah dan tidak emosional adalah:

“Bagaimana dengan spiritualis feminis seperti Nawal El Sadaawi, Amina Wadud dan Fatima Mernissi yang justru menganggap justru kebebasan perempuan adalah bagaimana mereka dapat bebas mencintai Tuhannya?”

Pernyataan ini dimaksud untuk menanggapi tulisan peneliti AILA yang membenarkan apa yang ditulis Yasmin Mogahed dalam bukunya Reclaim Your Heart, bahwa saat feminisme Barat menghapus Tuhan dari gambaran besar maka tidak ada lagi standar yang tersisa bagi kaum perempuan selain standar kaum laki-laki.

Saya katakan agak ilmiah karena ia sudah berusaha menunjukkan bukti bukan memaki. Meskipun bukti tersebut tidak memenuhi standar makna spiritulisme dalam agama yang diyakini oleh ketiga feminis di atas (Islam). Terlebih lagi Amina Wadud Muhsin yang dikenal dengan aksi akrobatnya mengimami shalat di gereja dengan makmum laki-laki dan perempuan bercampur-baur dalam deretan saf yang sama. Apakah ini yang dimaksud ibu komisioner dengan “kebebasan mencintai Tuhannya” meskipun diekspresikan dengan gaya bebas di luar aturan yang digariskan?

Pada Juni 2009, saya pernah berada dalam satu forum bersama Amina. Ternyata ia kurang banyak memahami Islam, bahkan untuk ajaran yang paling mendasar sekalipun, yakni tauhid. Saat itu Amina mempertontonkan adegan “sirkus” terhadap istilah baku dalam Islam. Tauhid menurutnya diartikan bahwa Allah mempersatukan segala sesuatu dalam alam semesta, termasuk mempersatukan antara moslem or not moslem, masculine-feminine, man-woman, homosexual – non homosexual, dst. Di samping itu dia sangat pemarah dalam menanggapi kritikan. Tentunya saya tidak hendak menyamakan Amina dan ibu komisioner.

Politisasi Tubuh di balik RUU P-KS?

Bagi feminis, tubuh perempuan termasuk organ reproduksinya diyakini mempunyai kuasa tawar (bargaining power) untuk membangun tradisi baru dalam kehidupan individu, keluarga dan sosial. Dora Russell, misalnya mengusulkan agar menjadikan tubuh perempuan sebagai alat politik untuk meraih tuntutan hak-hak perempuan. Ide pembebasan tubuh perempuan dalam menikmati kesenangan seksual adalah tema yang ditekankan berulang-ulang untuk memberi kemajuan perempuan ke arah kesetaraan dan kebebasan. Maka tugas penting feminisme modern menurut Russel adalah untuk menerima dan mempropagandakan seks. Dari sinilah muncul ide mempolitisasi tubuh perempuan untuk menguasai dunia.(lihat: The Body and Socialism: Dora Russell in the 1920s).

Shulamith Firestone dalam bukunya: The Dialectic of Sex berpendapat bahwa organ reproduksi membuat perempuan mudah dikontrol laki-laki, dan derajatnya dipandang lebih rendah sepanjang sejarah. Teori biologisme Firestone bagaimana pun telah mengenalkan teori dominasi laki-laki terhadap perempuan melalui isu-isu tentang seksualitas dan reproduksi.

Solusi feminis untuk melawan hegemoni dan dominasi laki-laki dalam masalah seksual terangkum dalam jargon ”My Body My Rights”. Jargon ini merupakan kampanye global untuk menghentikan kontrol dan kriminalisasi seksualitas dan reproduksi. Tubuh perempuan adalah hak milik perempuan yang tidak boleh diintervensi oleh agama, negara dan laki-laki. Maka perempuan mempunyai kewenangan mutlak untuk mengelola, mengatur dan mengekspresikan tubuhnya sendiri secara bebas dan mandiri. Termasuk hak melakukan aborsi dan hak memilih melakukan atau menolak berhubungan seksual dengan suami atau orang yang dikehendaki.

Maka dari sini dapat dipahami kenapa istilah yang digunakan feminis dalam RUU P-KS adalah “kekerasan seksual”, bukan “kejahatan seksual”? Kekerasan seksual bisa berarti segala aktivitas seksual yang dilakukan terhadap korban atas dasar ketiadaan persetujuan dan kerelaan, atau karena keterpaksaan.

Maka dengan menggunakan istilah “kekerasan seksual” cakupan deliknya semakin luas, termasuk berpotensi memidanakan suami atas delik pemerkosaan terhadap istrinya; atau kepada suami yang selalu membujuk istrinya agar mau melahirkan anak. Juga termasuk tentang kebebasan perempuan melakukan aborsi, dan di sisi lain istilah kekerasan seksual berkecenderungan “melindungi” pegiat penyimpangan seksual, seperti prostitusi, LGBT, dll.

Menggunakan istilah “kejahatan seksual”, tentunya membawa beban kerja yang lebih berat untuk memahamkan masyarakat. Sebab sistem nilai keindonesiaan otomatis akan menolak segala macam delik di atas. Inilah maksud kekuatiran yang timbul di kalangan masyarakat bijak pandai sehingga perlu mewaspadai agenda tersembunyi dari feminis di balik perluasan definisi kekerasan seksual menjadi kekerasan berbasis gender dan keengganan mereka mengganti dengan istilah “kejahatan seksual”.

Penutup

Maraknya kasus kebebasan seksual yang berakibat pada pemerkosaan, kehamilan di luar nikah, fenomena penyimpangan perilaku seksual, dll., adalah tragedi kemanusiaan yang seharusnya menuntut penyelesaian secara arif. Bukan malah dipolitisasi untuk menancapkan ideologi yang berpotensi merusak ketahanan keluarga Indonesia. Segala bentuk kejahatan seksual adalah tindak kemungkaran dan berbasis nafsu, bukan gender. Sebab baik laki-laki maupun perempuan bisa menjadi pelaku atau korban kejahatan seksual. Maka memaksakan solusi hukum yang berangkat dari pandangan hidup (worldview) asing yang kosong dari nilai-nilai spiritualitas dan keindonesiaan merupakan bentuk anopsia nalar gender yang tidak berkeindonesiaan.

*Penikmat Studi Gender dan Pemikiran Islam

Sumber: https://m.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2018/03/04/137005/pengalaman-ketertindasan-dan-anopsia-nalar-gender.html/2